Negosiasi Quadrennial Comprehensive Policy Review (QCPR) itu rencananya akan dimulai pada Sidang Majelis Umum PBB ke-67 bulan Oktober 2012 mendatang.
“Peranan Indonesia dalam proses QCPR menjadi semakin penting, mengingat Indonesia juga adalah Wakil Presiden Badan Eksekutif UNDP, UNFPA dan UNOPS, yang merupakan badan pendanaan dan program PBB terbesar," lanjut Wakil Tetap RI untuk PBB Dubes Desra Percaya dalam keterangan pers yang diterima okezone dari Kementerian Luar Negeri, Jumat (30/3/2012).
Hal tersebut disampaikan Duta Besar Desra Percaya, ketika membuka Seminar tentang “Funding of UN Operational Activities for Development: What is Meant by “Critical Mass” of Core Resource?” yang diselenggarakan Indonesia bersama Presiden Majelis Umum PBB, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) dan Friedrich-Ebert-Stiftung, pada hari Kamis (29/03/2012) di New York.
QCPR merupakan mekanisme bagi negara-negara anggota PBB untuk menilai efekftivitas, efisiensi, koherensi dan dampak kegiatan-kegiatan operasional PBB bagi pembangunan empat tahun mendatang (2013-2016).
QCPR juga diharapkan dapat mengarahkan “system-wide policy” bagi kerjasama pembangunan dan modalitas tingkat nasional dari sistem PBB dalam menghadapi lingkungan kerjasama pembangunan internasional yang terus berubah.
Seminar yang diadakan untuk persiapan proses QCPR 2012 dalam menyusun laporan analisis komprehensif dari implementasi resolusi Majelis Umum PBB no. 62/208 tentang “Triennial Comprehensive Policy Review (TCPR) ini dihadiri oleh Presiden Majelis Umum PBB, Dubes Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Direktur Eksekutif UN Women, Michelle Bachelet, Associate Adminstrator UNDP, Rebeca Grynspan, serta para Duta Besar atau wakil negara-negara anggota PBB dan badan-badan PBB seperti UN-DESA, UNDG, UNDP, UN Women dan UNICEF.
Pada kesempatan tersebut Presiden Majelis Umum PBB menekankan bahwa sejalan dengan mandat resolusi MU PBB no. 64/289 tentang System-Wide Coherence, sudah saatnya program dan pendanaan PBB memulai dialog mengenai critical mass, guna mencari sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Sementara Michelle Bachelet dan Rebeca Grynspan yang mewakili badan program dan pendanaan PBB menyatakan, pendanaan merupakan isu sentral dalam proses QCPR. Melalui proses ini badan-badan pembangunan PBB memperoleh pendanaan pembangunan yang bersifat pasti dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan Seminar ini diharapkan negara-negara anggota PBB dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi negosiasi resolusi QCPR, serta memperoleh temuan dan rekomendasi terkait analisis tentang country programme document, UN Resident Coordinators, funding, result-based strategic planning and management, gender equality and empowerment of women dan dukungan bagi negara-negara yang sedang dalam transisi dari relief to development,” tutup Desra Percaya.
0 komentar :
Posting Komentar