Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI menggelar pertemuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam organisasi sepakbola Indonesia. Pertemuan pertama digelar di Surabaya pada 16 November lalu. Kemudian, Pengprov PSSI tersebut kembali melakukan pertemuan di Jakarta, 22 November.
"Kami menyikapi perkembangan yang terjadi pascakongres Solo. Kami sangat serius mengamati kinerja PSSI di media sebagai bentuk keprihatinan. Kami sangat peduli dan prihatin. Kami juga tidak ingin PSSI kehilangan kepercayaan," beber Sabarudin Labamba kepada wartawan di Kantor PSSI, Rabu (23/11/2011).
Dari pertemuan tersebut melahirkan dua rekomendasi. Dua rekomendasi tersebut adalah mendesak pengurus PSSI Pusat di bawah kepimpinan Bapak Djohar Arifin Husin agar menjalankan organisai PSSI sesuai dengan Statuta PSSI dan melaksanakan keputusan Kongres Bali pada Januari 2011. Kedua, segera melaksanakan Kongres Tahunan PSSI selambat-lambatnya 20 Januari 2011.
Dua rekomendasi tersebut lahir karena PSSI dinilai melakukan keputusan yang kontroversial, pelanggaran-pelanggaran statuta, hingga dualisme kompetisi. Bahkan dari hasil rapat yang digelar di Jakarta, Pengprov PSSI menemukan fakta tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh pengurus PSSI. Berikut fakta tentang dosa-dosa yang dilakukan pengurus PSSI yang merupakan hasil rapat pertemuan Exco PSSI dan Pengprov PSSI di Hotel Sahid, Jakarta, pada 22 November lalu.
1. Melakukan perubahan format kompetisi (yang sebelumnya 18 klub menjadi 24 klub).
2. Tidak taat kepada keputusan Kongres Bali (PT Liga Indonesia sebagai penyelenggara kompetisi, share saham PSSI di mana 99 persen dimiliki oleh klub ISL dan satu persen oleh PSSI sebagai Golden Share).
3. Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin selalu mengambil keputusan tanpa melalui mekanisme organisasi yaitu Rapat Komite Eksekutif seperti:
a. Pemecatan Alfred Riedl dari jabatan pelatih kepala Tim Nasional Senior.
b. Mengangkat manajemen Tim Nasionl (Bernhard Limbong dan Arya Abhiseka)
c. Merehabilitasi hukuman klub (Persema Malang, PSM Makassar, dan Persibo Brojonegoro) yang mengundurkan diri dari kompetisi ISL dan pindah ke LPI tanpa melalui kongres.
4. Ketidakmampuan tata kelola organisasi PSSI dengan indikator sebagai berikut:
a. Tidak adanya kepastian implementasi terhadap kompetisi profesional, amatir, dan pembinaan, serta kursus-kursus lainnya.
b. Akibatnya setiap anggota exco mengambil langkah masing-masing
5. Isu kekinian terkait Liga Profesional. Rekomendasi FIFA merespon surat exco PSSI terkait pelanggaran kompetisi melalui Kongres PSSI dan atau arbitrase tidak diindahkan oleh PSSI. Hingga kini respon PSSI nihil sehingga membiarkan PSSI berada dalam situasi ketidakpastian.
0 komentar :
Posting Komentar